PKn KELAS XI (SMK)

                                 MODUL PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN (PKN)
                                                     KELAS XI SEMESTER GANJIL









                                                   DISUSUN OLEH : ISWHYUDI,SE

                

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 CEMPAGA 2015/2016





 

KATA PENGANTAR
Modul ini merupakan salah satu modul yang harus dipelajari oleh siswa kelas XI pada semester satu. Untuk mempermudah siswa dalam menguasai modul ini, maka modul ini dibagi dalam dua Bab, selain itu para siswa diharuskan mengkaji dan membaca dengan baik setiap isi modul serta mengerjakan evaluasi-evaluasi yang terdapat pada masing masing bagian dengan sungguh-sungguh.
Modul ini disusun sebagai upaya agar siswa dapat memahami tentang Budaya Politik Indonesia dan BudayaDemokrasi menuju Masyarakat Madani. Dengan kemampuan yang dimilikinya, siswa diharapkan akan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Modul ini disusun berdasarkan tuntutan kurikulum 2006 yang lebih menitikberatkan pada kepekaan terhadap fenomena sosial disekitar siswa serta kemandirian siswa dalam belajar.
Demikian, semoga modul ini benar-benar dapat memberikan motivasi belajar bagi siswa dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, yang memiliki ketanggapan dan kepekaan terhadap perkembangan budaya politik nasional, menjadi warga negara yang memiliki kemampuan menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan yang diharapkan.



BAB 1 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Standar Kompetensi :
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
Kompetensi Dasar :
7.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
7.2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
7.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
7.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
     Menguraikan pengertian budaya politik secara umum dan menurut para ahli.
     Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik
     Menganalisis tipe-tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan dan orientasi politiknya.

1.    Budaya Politik
a.    Sebagian masyarakat berpandangan bahwa masalah politik adalah masalah pemerintah, bukan masalah rakyat. Sebagian lagi berpandangan bahwa masalah politik harus dipikirkan oleh masyarakat. Perbedaan pandangan ini merupakan  bagian dari kajian dari budaya  politik suatu masyarakat.
Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman biasanya tergantung pada pilihan politik pimpinan
Pengertian Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan publik. Karena merupakan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, & mitos. Dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya (bentuk). Hakikat dan ciri budaya politik yaitu menyangkut masalah nilai-nilai sebagai prinsip dasar. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma.

b.     Menurut Para ahli budaya politik adalah :

     Gabriel A. Almond & Sidney Verba, budaya politik yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa.
     Rusadi Sumintapura, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu an orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota uatu sistem politik.
     Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem keperca-yaan empirik(pengalaman), simbol-simbol ekspresif(tepat) dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
     Alan R. Ball, budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
     Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerin-tahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
     Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Dua manfaat jika dapat memahami pengertian budaya politik :
     Adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan serta orientasinya terhadap sistem politik yang ada;
     Dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

c.    Komponen-komponen Budaya Politik

     Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan masyarakat tentang sistem politik,peranan dan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
     Orientasi afektif, yaitu perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
     Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai moral dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

    Alfian, menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Menurut G. Almond dan S. Verba, bahwa objek orientasi politik warga negara adalah sistem politik  yang terbagi ke dalam tiga golongan objek, yaitu :

• Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif (DPR), eksekutif (Pemerintah) atau birokrat (birokrasi).
• Pemegang jabatan, seperti pemimpin monarki (Pemerintahan oleh raja-raja), legislator pembuat undang-undang/peraturan dan administrator.
• Kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan.

Latihan:
1.    Suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan publik untuk masyarakat disebut............
2.    Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman biasanya tergantung pada pilihan politik.............
3.    Indikator kemajuan budaya politik masyarakat adalah..........
4.    Yang menjadi objek budaya politik adalah...........
5.    Pendapat masyarakat atas proses politik yang melibatkan nilai moral dalam masyarakat terkait dengan informasi dan perasaan terhadap proses politik disebut.............


2.    Tipe-tipe Budaya Politik
BERDASARKAN SIKAP YANG DITUNJUKKAN
a.    Militan (usaha jahat & menentang)
b.    Toleransi (berpusat pd masalah)
Yaitu Sikap Mental Abasolut (sempurna & tidak dapat dirubah) dan Sikap Mental Akomodatif (menerima apa saja yg berharga)
    Berdasarkan orientasi kesadaran politiknya dibagi 3 yaitu Parokial (partisipasi sangat rendah), Subjek/Kaula (relatif maju tp masih pasif),  Partisipan (kesadaran sudah tinggi) dan ini Sangat ideal untuk tumbuh suburnya demokrasi
Model Kebudayaan Politik yaitu;
1.  Sistem Otoriter
2.  Demokratik Industrial
3.  Demokratis Pra- Industrial
Menurut Almond dan Verba, terdapat  variasi dlm 3 bentuk budaya politik :
    Subyek-parokial,
    Subyek-partisipan,
    Parokial-partisipan
 
Tugas kelompok..
1.    Bentuklah kelompok belajar secara berpasangan teman sebangku anda untuk membahas mengenai orientasi terhadap kehidupan politik di indonesia.   Hasil diskusi, tulislah di selembar kertas dan kumpulkan pada guru Anda!

    Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
1.    Rumuskan kembali tentang pemahaman tipe-tipe budaya politik baik berdasarkan sikap yang ditunjukkan maupun orientasi politiknya !
2.    Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat dapat muncul budaya politik yang memiliki sikap mental absolut !
3.    Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan masyarakat ada sebagian yg memiliki budaya politik parokial !
4.    Jelaskan dengan alasan, bagaimana dalam kenyataan di dalam masyarakat terdapat munculnya budaya politik campuran parokial – partisipan !
5.    Berikan penjelasan singkat perbedaan pokok model-model kebudayaan antara demokratik industrial dengan demokratis pra-industrial !

1.    Sosialisasi Politik
a.    Pengertian Sosialisasi Politik
    Sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.  Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan dapat diwariskan kpd generasi berikut-nya. Ada 3 sifat dasar mengapa sosialisasi perlu :
a.    Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
b.    ”Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari.
c.    Manusia harus belajar mengendali-kan hubungan dgn sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membi-na peranan bersama.
b.    Menurut Para Ahli

a.    Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b.     Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
c.    Richard E. Dawson dkk., Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru,  dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.
d.    Denis Kavanagh, Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
Beberapa segi penting sosialisasi politik :
    Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi.
    Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
    Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi berlangsung sepanjang hidup.
    Mrp prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
c.    Proses Sosialisasi

   Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.
Dalam Proses Sosialisasi Politik, metode yang kerap digunakan adalah : Pendidikan Politik dan Indoktrinasi Politik.   Sarana dalam sosialisasi politik  yaitu Keluarga, sekolah, partai politik
d.    Sosialisasi Politik Dalam Masyarakat Berkembang
Robert Le Vine, berpendapat bahwa sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pd sistem-¬sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional. Masalah terberat yang dihadapi, yaitu adanya berbagai macam kelompok dan tradisi di Negara itu.
Ada 3 (tiga) faktor masalah penting dalam pertumbuhan politik:
1. Pertumbuhan penduduk
2. Pendidikan dan nilai-nilai tradisional
3. Pengaruh urbanisasi
e.    Sosialisasi Politik Dan Komunikasi Politik
Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.
    Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik.
Negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi yg dimiliki relatif homogen.
    Para elite politik pemerintahan mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas/politik tertentu.
    Masyarakat mempunyai akses ke suatu arus informasi dan media massa sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim.
    Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.


Latihan Soal
1.    Bagaimanakah pengertian dari partai politik?
2.    Bagaimanakah kegiatan organisasi dalam proses-proses politik?
3.    Apakah yang dimaksud denga voting?
4.    Apakah yang dimaksud dengan sosialisasi politik?
5.    Apakah yang dimaksud dengan peranan politik?


Pekerjaan Rumah

1. Paparkan pendapat anda mengenai komunikasi politik di Indonesia, sudah berjalan dengan baik ataukah belum?
2. Tuliskanlah tingkat partisipasi politik yang berlaku di Indonesia sesuai dengan yang anda ketahui
3. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai komonen-komponen budaya politik yang ada di Indonesia
4. Bagaimanakah cara mensosialisasikan pengembangan budaya politik yang akan dilaksanakan di negara Indonesia
5. Gambarkanlah konsep partisipasi politik, sesuai dengan yang anda ketahui

2.    Peran Serta Dlm Budaya Politik Partisipan
a.    Partisipasi Politik

    Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik : 
    Modernisasi dalam segala bidang kehidupan.
    Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
    Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern.
    Konflik antar kelompok pemimpin politik.
    Keterlibatan pemerintah yg meluas.

b.    Konsep Partisipasi Politik
    Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik.
    Kevin R. Hardwick Memiliki konsep Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berin-teraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya thd pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tsb.
•    Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah
•    Mempengaruhi pejabat publik.
    Miriam Budiardjo Partisipasi politik mrp kegiatan sese-orang/sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dng jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Indikatornya Berupa kegiatan
•    Berupa kegiatan individu atau kelompok
•    Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik publik.
    Ramlan Surbakti Memiliki konsep Partisipasi politik ialah keikutser-taan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikut-sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.   Indikatornya
•    Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
•    Dilakukan oleh warga negara biasa
    Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterli-batan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.   Indikatornya:
•    Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik
•    Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi
Menurut  Ramlan Surbakti, rambu-rambu konsep partisipasi politik :
•    Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati  (bukan berupa sikap dan orientasi).
•    Diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
•    Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempenga-ruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
•    Untuk mempengaruhi pemerintah yang bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.
•    Kegiatan mempengaruh pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur  wajar (konvensional), non kekerasan (nonviolence), seperti ikut memilih dalam pemilu dan mengajukan petisi, maupun dengan cara-cara diluar prosedur (tak konvensional), dan kekerasan (violence), seperti demonstrasi, pembangkangan halus, huru-hara, dan gerakan politik seperti kudeta & revolusi.


Tugas
    Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara sosiologis maupun politis dapat terbentuk !
2. Berikan penjelasan hubungan antara adanya manusia dgn terbentuknya bangsa di dalam suatu negara tertentu !
3. Berikan  penjelasan kembali mengapa unsur konstitutif,  merupakan unsur mutlak dalam berdirinya suatu negara !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara warga negara dengan bukan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya !
5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah batas suatu negara dengan negara lain !

c.    Praktik Partisipasi Politik
Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik :
1.    Lobbying
2.    Organisasi
3.    Tindakan Kekerasan
4.    Mencari Koneksi
5.    Pemilihan

Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual :
No    Bentuk Partisipasi    Keterangan
1.    Aphatetic Inactuves    Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
2.    Passive Supporters    Memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
3.    Contact Specialist    Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
4.     Communicators    Mengikuti informasi politik, dan mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin politik.
5.    Party and campign workers    Bekerja untuk partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung parpol, dan dipilih jadi kandidat partai politik.
6.    Community activitis    Bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalahlokal, melakukan kontak kpd pejabat berkenan dgn isu-isu sosial.
7.    Protesters    Bergabung dengan demonstrasi di jalanan, melakukan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

d.    Tingkatan Partisipasi Politik

Kriteria tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson
No    Tingkatan
Partisipasi    Keterangan
1.    Kategori
Pengamat    •    Praktik Partisipasi, antara lain : menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, dan usaha meyakinkan orang lain.
•    Intensitas Partisipasi, tingkat hubungan rendah.
2.    Kategori
Aktivis    •    Praktik Partisipasi, jumlahnya terbatas dan hanya bagi se-jumlah kecil orang (terutama elite politik). Kegiatan yang dilakukan, tidak terbatas cara-cara formal-prosedural, akan tetapi dapat juga dengan tindakan kekerasan.
•    Intensitas Partisipasi, memiliki tingkat yang tinggi dan pe-nuh waktu. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan “pribadi” dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif.

Tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff .
a.    Menduduki jabatan politik atau administratif
b.    Mencari jabatan politik atau administratif
c.    Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
d.    Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
e.    Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political)
f.    Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political)
g.    Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
h.    Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
i.    Voting (pemberian suara)
    Tingkatan partisipasi politik, mencerminkan kapasistas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi maka semakin sedikit (semakin mengerucut pada jumlah tertentu).
Voting mrp tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang proporsinya lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi.
   

Pengayaan
Buatlah satu makalah yang bertemakan aspek edukatif sosialisasi politik dalam kehidupan masyarakat.  Masing-masing siswa harus membuat makalah maksimal 10 lembar lengkap dengan daftar pustakanya. Selain itu masing-masing individu harus memiliki judul makalah yang berbeda dan menyangkut tema yang telah disediakan.
Studi Kasus
Sentimen Primordial
Salah satu masalah yang seringkali muncul dalam proses pemilihan kepala daerah adalah menguatnya sentimen primordial yang lebih terikat pada persamaan etnis, aliran, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat kedaerahan lainnya. Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter masyarakat yang ada di daerah juga berbeda-beda, yang ternyata dapat mempengaruhi preferensi (pilihan) politik masyarakat untuk menentukan kepemimpinan daerah. Beberapa variabel seperti latar belakang etnis, status sosial ekonomi, dan agama, dapat menciptakan suatu polarisasi pilihan politik rakyat menjadi apakah itu sifatnya rasional ataukah emosional.
Sumber :  Andi Haris ; Dosen Sosiologi Politik Unhas
http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=2103


Tagihan Tugas :
1.    Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa yang telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
2.    Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “sentimen primordial” dalam banyak pemilihan kepala daerah  !
3.    Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa sentimen primordial dapat berpengaruh kuat terhadap preferensi (pilihan) politik rakyat !
4.    Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi sentimen primordial guna membangun sistem politik yang sehat di Indonesia !
5.    Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat :
a.    Sebagai ketua organisasi pemuda !
b.    Sebagai ketua suatu partai politik !
c.    Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah !


Inquiri
Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang rumusan dan penerapan sistem politik demokrasi Pancasila (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan !
1.    Pahami kembali tentang rumusan “Sosialisasi Politik”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud implementasinya di sekolah dan masyarakat !
2.    Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar pelaksanaan sosialisasi politik (teknis pelaksanaan),
3.    Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau role play di dalam kelas !


BAB II
BUDAYA DEMOKRASI
MENUJU MASYARAKAT MADANI
Standar Kompetensi :
2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Kompetensi Dasar :
8.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
8.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
8.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi.
8.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :

1.  Menguraikan pengertian dan pemikiran tentang demokrasi.
2.  Mendeskripsikan ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi.
3.  Menganalisis tentang demokratisasi.
4.  Menguraikan konsepsi masyarakat madani.
5.  Mendeskripsikan karakteristik menuju masyarakat madani.

1.    DEMOKRASI
a.    Pengertian

Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “demokratia” terdiri dari dua kata, demos = rakyat dan kratos/ kratein = kekuatan/ pemerintahan.  Secara harafiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.
    International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.
    Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
    Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
    Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.
Diamond & Lipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan :
    Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utk memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;
    Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan;
    Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.
    Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Gambarannya adalah sebagai berikut :
1.    Yang melakukan kekuasaaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat.
2.    Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
3.    Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan dukungan.
4.    Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan untuk memilih atau pun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri.
5.    Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud ”jiwa, budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.
b.    Pemikiran Demokrasi
    Yang berupa Badan perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia adalah DPR, DPD dan MPR. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat,  karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :
a.    Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan.
b.    Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
c.    Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
d.    Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis :
No    Indikator    Uraian / Keterangan
1.    Kekuasaan    Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati.
2.    Keadilan    Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya.
3.    Kesejahteraan    Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan.
4.    Peradaban    Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya.
5.    Afeksi    Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat dilembaga perwakilan.
6.    Keamanan    Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya.
7.    Kebebasan    Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.

Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam rule of law :
Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pandangan mengenai demokrasi.
1.    Ukuran normatif. Demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan. Ada pemilu yang jurdil, perekrutan kepemimpinan yang teratur, penghormatan pada HAM, dan kebebasan pers.
2.    Ukuran demokrasi yang mapan (consolidated democracy). Negara dikatakan demokratis yang telah mapan apabila memiliki lima arena yaitu civil society(masyarakat madani), political society (masyarakat politik), economic society (masyarakat ekonomi), rule of law (aturan main: undang-undang dan peraturan), dan state apparatus (aparataur negara) yang berfunsi dengan baik.

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi tercantum dalam konstitusi RI.  Kriteria Penyelenggara Negara Yang Melaksanakan Nilai-nilai Demokrasi :
1.    Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.
2.    DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3.    Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi massa yang diinginkan masyarakat.
4.    Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.
5.    Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia secara adil.
6.    Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.
7.    Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa.
8.    Menjamin tegaknya keadilan.

c.    Macam-macam Demokrasi
1.    Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat  yaitu Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung
2.    Atas Dasar Prinsip Ideologi yaitu Demokrasi Konstitusional / liberal dan Demokrasi Rakyat
3.    Atas Dasar Yang Menjadi Titik Perhatiannya yaitu Demokrasi Formal (negara-negara liberal),  Demokrasi Material (negara-negara komunis),  Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok.

Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar

No    Bentuk Demokrasi    Uraian / Keterangan
1.    Demokrasi Liberal    Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg ajeg.
2.    Demokrasi Terpimpin    Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dlm pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
3.    Demokrasi Sosial    Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan utk memperoleh kepercayaan politik.
4.    Demokrasi Partisipasi    Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang  dikuasai.
5.    Demokrasi Konstitusional    Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok  budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.


d.    Ciri-ciri Demokrasi

        Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (account ability), kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya. Demokrasi, pada umumnya ditandai dengan ciri-ciri :

a.    Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah.
b.    Prasarana pendapat umum (media massa) yang bebas dan betanggung jawab.
c.    Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

Henry B. Mayo, memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai (values), yaitu :
1.    Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
2.    Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah ;
3.    Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (Orderly succession of rulers);
4.    Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (Minimum of coercion);
5.    Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (deverity) dalam masyarakat;
6.    Menjamin tegaknya keadilan.
                 Di negara-negara berkembang pada umumnya Masyarakat masih mencari dan menemukan identitas Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif) Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja. Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaaan “otoriter”.
e.    Prinsip-prinsip Demokrasi
                 Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara univerasal, bahwa yang disebut pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Lyman Tower Sargent, prinsip-prinsip dalam demokrasi :
1.    Keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik,
2.    Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,
3.    Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara,
4.    Suatu sistem perwakilan, dan
5.    Suatu sistem pemilihan – kekuasaan mayoritas.
Dalam teori dan praktik politik demokrasi, yang tidak kalah pentingnya adalah “tingkat persamaan”. Yaitu:
    Persamaan politik
    Persamaan di depan hukum
    Persamaan kesempatan
    Persamaan ekonomi
    Persamaan social
f.    Demokratisasi
Demokratisasi  merupakan proses dalam menuju kondisi-kondisi demokrasi. Demokratisasi Dapat menjadi jalan keluar dari otoritarianisme karena Merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.


Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan demokratisasi, menurut  Robert A. Dahl.
No    Kriteria    Uraian / Keterangan
1.    Partisipasi Efektif    Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota  memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.
2.    Persamaan Suara    Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3.    Pemahaman Yang Jelas    Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.
4.    Pengawasan Agenda    Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.
5.    Pencakupan Orang Dewasa    Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap, seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.


Tugas Kelompok
1.    Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat siswa!
2.    Demokrasi adalah perwakilan rakyat. Saat ini ada kondisi yang sangat kontras, wakik rakyat hidup sejahtera, sedangkan rakyat yang diwakilinya hidupnya miskin. Bagaimana pendapatmu mengenai kondisi tersebut? Diskusikanlah bersam kelompokmu!

2.    MASYARAKAT MADANI (Civil Society)
a.    Konsepsi
Masyarakat Madani (Civil Society) menurut  Riswandha Imawan ”Merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi”
Pendapat beberapa ahli :
Sumber    Substansi     Indikator (antara lain :)
M. Dawam Rahardjo    “..suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat, dalam perkum-pulan-perkumpulan sukarela (voluntary association), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan..” (civil society).    •    Terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.
•    Civil Society diterjemahkan menjadi masyarakat madani, mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan.
Nurcholis Madjid    “..perkataan madinah, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah Inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur dalam bentuk negara yang baik.”    •    Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah.
•    Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik, dan memiliki sikap-sikap terbuka.
Franz Magnis Suseno    “..wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesuka-relaan (voluntary), keswasem-badaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani).    •    Keberadaannya didekati secara faktual dan bukannya dengan pendekatan normatif.
•    Terorganisasi, Sukarela, Swasembada, Swadaya, dan Mandiri.
•    Terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.
•    Secara hakiki harus bebas secara internal.
•    Masyarakat diatur oleh pihak-pihak yang dapat menjamin kebebasan sege-nap warga masyarakat, individu, dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita-cita mereka sendiri.
•    Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar.


b.    Karakteristik Masyarakat Madani
Merupakan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani
No    Kriteria    Uraian / Keterangan
1.    Free Public Sphere    Adanya ruang publik yg bebas sebagai sarana dlm mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi  kepada publik.
2.    Demokratis    Merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dlm menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk  menjalankan  aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.
3.    Toleran    Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan meng
4.    Pluralisme    Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
5.    Keadilan Sosial    Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

c.    Menuju Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society), merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan  sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong royong, musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional. Mereka juga telah mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman.

Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi


Latihan.
1.    Yang dimaksud masyarakat madani adalah.........
2.    Karakteristik  masyarakat madani adalah .........
3.    Penghargaan terhadap supermasi hukum adalah merupakan jaminan terciptanya ......
4.    Hubungan antara pemerintah dan civil society bersifat........
5.    Demokrasi yang terjadi pada masa orde baru disebut.........

Pekerjaan Rumah
1.    Paparkan pendapat anda mengenai bagaimana cara pemerintah menanggapi budaya demokrasi !
2.    Jelaskan makna dari budaya politik menuju masyarakat madani !
3.    Mengapa disebut sebagai masyarakat madani?   Jelaskan menurut pendapat anda !
4.    Uraikan pendapat anda mengenai karakteristik masyarakat madani !
5.    Mengapa pembangunan masyarakat madani masih ada yang diterlantarkan dinegara ini? Jelaskan sesuai dengan apa yang anda ketahui !

















1.    Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia
a.    Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 – 1959

Langkah awal demokratisasi di Indonesia, dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden No. X, tgl, 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-pan negara), semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR. Pada November 1945, kabinet presiden-sial diganti menjadi kabinet parlementer dengan perdana menteri Sultan Syahrir.Pasca agresi militer Belanda II (19 Des 1945), negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.
Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah berikut ini :
1.    Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan kabinet pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.
2.    Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952), dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).
3.    Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis sistem zaken kabinet (terdiri dari  para ahli dibidangnya).
4.    Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi).
5.    Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1959).
6.    Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU.
7.    Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo, telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia yang  bersih. jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi  kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.
b.      Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965
Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali dan berakhirlah UUDS 1950. Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR.
Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi :
    Menetapkan pembubaran konstituante.
    Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia.
    Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem  demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi. Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru bertentangan dengan  UUD 1945. Presiden banyak menentukan yang bukan kewenangannya. Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.
c.      Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d. 1998)
Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945  secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baru dengan nama ”demokrasi konstitusional” atau demokrasi Pancasila.
Perjalanan kurun waktu orde baru :
-    Sampai dengan tahun 1970-an, masih dalam koridor.
-    Era 1980 & 1990-an proses pembangunan ekonomi menjadi panglima, shg timbul Kesenjangan & banyak praktik KKN.
-    Akhir 1997, muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Tgl. 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto.

d.   Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)
Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. Bj. Habibie.
Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan.
Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan lain-lain (sebanyak 48 Parpol).
Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan ”reformasi total” disegala bidang.
Agenda utama Reformasi :
    Pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
    Kebebesan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa),
    Penegakkan hukum dan
    Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

2.    Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik.
Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara :
1.    Cara langsung berarti rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, contoh: pemilu di Indonesia untuk  memilih anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR.
2.    Cara bertingkat berarti rakyat memilih dulu wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk dibadan-badan perwakilan rakyat.

a.    Sistem Distrik
Sistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan kepada kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di parlemen). Sistem distrik sering dipakai dalam negara yg mempunyai sistem dwi partai/multi partai.
Beberapa keuntungan Sistem distrik :
•    Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik tsb.
•    Cenderung lebih kearah koalisi partai.
•    Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat terbendung, kemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secara alamiah.
•    Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai lain, sehingga mendukung stabilitas nasional.
•    Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya.
Beberapa kelemahan sistem distrik :
•    Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apabila  golongan tersebut terpencar dalam beberapa distrik.
•    Kurang representatif, dimana partai yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara  yang telah mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut tidak diperhitungkan lagi.
•    Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerahnya dari pada kepentingan nasional.
•    Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.
b.    Sistem Proporsional
Sistem perwakilan proporsional adalah presentasi kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan.
Beberapa keuntungan Sistem proporsional :
•    Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egali-tarian, karena asas one man one vote dilaksana-kan secara penuh tanpa ada suara yg hilang.
•    Lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen  sesuai dgn jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.
Kelemahan sistem proporsional :
•    Mempermudah pembentukan partai baru.
•    Lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan dengan kerjasama sehingga ada kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai.
•    Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai.
•    Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya.
•    Karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk  meraih mayoritas (50 % + 1) dalam parlemen.
c.     Sistem Gabungan
Sistem gabungan merupakan sistem yang menggabungkan sistem distrik dengan proporsional.  Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi (diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II).  Sistem ini disebut juga sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.
Soal
1.    Secara harrfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai........
2.    Paham demokrasi, memberi penekanan pada pemerintahan rakyat mengandung arti.......
3.    Paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Pengertian dari demokrasi.........
4.    Penyelenggaraan demokrasi pada ababd 20, berubah dari pola klasik menjadi pola negara kesejahteraan rakyat dengan cara.........
5.    Proses demokratisasi tidak terwujud begitu saja, karena.........

Soal
1.    Pelaksanaan Demokrasi periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Repormasi memiliki banyuak perbedaan, yaitu.......
2.    Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantun pada empat faktor, yaitu......
3.    Dua hal yang menjadi pokok perhatian Orde Baru adalah ......
4.    Bentuk demokrasi yang terjadi pada masa kepemimpinan presiden soekarno disebut......
5.    Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan ideologi dari konsepsi pancasila menjadi.........






Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia & Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab  pertanyaan :
1.    Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia era orde lama, orde baru dan era reformasi sesuai pendapat anda secara umum ! ....................................................................................................
2.    Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidak stabilan pemerintahan, berikan penjelasan dgn singkat !
a.    Tumbuh suburnya partai-partai politik : .............................................................................
a.    Ketidak stabilan pemerintahan : ...............................................................................................

STUDI KASUS
Demokrasi Indonesia Dinilai Tanpa Demokrat
Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan pendiri bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat tanpa demokrat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal ini dalam Refleksi Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula sebagai pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Rachman, serta peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari.
“Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat ini, menurut Yudi, diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai salah satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda dengan ormasnya di masa lalu.
Sumber :  Kompas, 12/1/2007








Tagihan Tugas :
•    Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
•    Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “demokrasi di Indonesia tanpa demokrat” dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia  !
•    Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya demokrasi di Indonesia belum menyentuh pada cita-cita ideal kesejahteraan, dan keadilan sosial !
•    Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia mampu memberikan otoritas kepada pemimpinan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial !
1.    Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mewujudkan demokrasi yang sebangun dengan cita-cita ideal di Indonesia, jika anda :
a.    Sebagai ketua organisasi pemuda !
b.    Sebagai ketua suatu partai politik !
c.    Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !

INQUIRI
Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang konsepsi dan rumusan tentang “Masyarakat Madani” (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan cita-cita ideal negara demokrasi Indonesia !
1.    Pahami kembali tentang rumusan “masyarakat madani”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud implementasinya di sekolah dan masyarakat !
2.    Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar wujud masyarakat madani (civil society) dalam pemikiran anda !
3.    Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau role play di dalam kelas !